• Daftar Isi

  • Kategori

  • Ormas Nasional Demokrat

Tantangan Ekonomi Rakyat

Dewasa ini proses globalisasi sedang berlangsung , dengan intensitas dan kecepatan yang semakin tinggi. Proses tersebut merupakan arus yang melanda seluruh dunia dalam semua aspek kehidupan manusia. Tidak ada masyarakart atau bangsa yang dapat menghindar dari arus itu. Globalisasi ekonomi telah semakin memperluas jangkauan kegatan ekonomi. Sehingga, tidak lagi terbatas pada suatu Negara. Kemajuan teknologi khususnya dalam teknologi, informasi, komunikasi dan transportasi telah memungkinkan arus orang, barang jasa dan informasi bergerak dengan cepat dalam jumlah yang semakin besar dengan kualitas yang semakin baik dan dengan biaya yang semakin murah. Konsekuensi proses globalisasi ekonomi tersebut sangat besar terhadap Negara manapun. kegiatan produksi dapat dilakukan dimanapun, dengan bahan mentah atau setengah jadi dari manapun dan untuk dipasarkan dimanapun juga. dengan demikia , kegiatan apapun yang dilakukan di suatu Negara tidak dapat lagi didasarkan hanya pada ukuran lokal tetapi juga harus dengan memperhatikan standar internasional.

Kita sudah mulai melihat masuknya gagasan-gagasan asing yang selama ini haram bagi kita, misalnya istilah liberalisasi. pernah suatu masa kata liberal sama buruknya dengan komunisme sekarang. kini, bahkan ada orang yang mengatakan bahwa liberalisme dan kapitalisme sebagai turunannya tidak bertentangan dengan pancasila dan UUD 1945. Demikian pula kita dihadapkan pada banyak tantangan. Globalisasi tidak hanya berkenaan dengan mekanisme hubungan antar Negara, tetapi secara lebih mendasar merupakan proses universalisasi nilai-nilai. Persoalan kita adalah, apa artinya semua itu bagi perkembangan bangsa Indonesia? Kita perlu pula memperkirakan seberapa jauh pengaruhnya pada pembangunan Indonesia.

Persiapan-persiapan serta upaya -upaya apa saja yang harus diambil agar segala rencana dan tindakan dalam mengahapi globalisasi itu tidak salah arah. Semua tantangan ini adalah keharusan justru dalam kerangka semakin mendekatkan pada pencapaian tujuan pembangunan yang merupakan cita-cita kemerdekaan.untuk itu, marilah kita melihat pada GBHN yang merupakan acuan pembangunan kita. Disebutkan bahwa pembangunan ekonomi harus selalu mengarah pada mantapnya sistem ekonomi nasional berdasarkan pancasila dan UUD 1945 yang disusun untuk mewujudkan demokrasi ekonomi. Adapun demokrasi ekonomi memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.

2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

3. Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya sebagai pokok-pokok kemakmuran rakyat dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemkmuran rakyat.

4. Sumber kekayaan dan keuangan Negara dipergunakan dengan pemufakatan lembaga perwakilan rakyat, dan pengawasan terhadap kebijaksanaan ada pada lembaga perwakilan rakyat pula

5. Perekonomian daerah dikembangkan secara serasi dan seimbang antar daerah dalam satu kesatuan perekonomian nasional dengan mendayagunakan potensi dan peran serta daerah secara optimal dalam rangka perwujudan wawasan nusantara dan ketahanan nasional.

6. Warga Negara diberikan kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

7. Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat

8. Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga Negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum

Selanjutnya, kita perlu menyamai persepsi mengenai apa yang dimaksudkan liberalisasi. Karena, tampaknya banyak kesimpangsiuran terhadap istilah ini. Secara umum, pengertian liberalisasi ekonomi dapat diartikan sebagai upaya untuk membuka diri dengan melepaskan hambatan-hambatan dalam perdagangan yang dibentuk oleh pemerintah Negara-negara di dunia. Apabila penghapusan hambatan tersebut dilakukan secara menyeluruh  yang artinya sistem ekonomi benar-benar dilepas kepada mekanisme pasar dimana tidak ada campur tangan pemerintah sama sekali, perekonomian kita akan mengarah pada liberalisme. Jelas sistem ini tidak bisa diterima karena bertentangan dengan undang-undang dasar . karena itu prinsip ekonomi pasar yang akan dilaksanakan adalah yang mengarah pada pengurangan hambatan perdagangan atau campur tangan pemerintah untuk hal-hal yang tidak bertentangan dengan yang digariskan dalam berbagai amanat konstitusional, baik yang tertuang dalam Undang Undang Dasar 1945 maupun GBHN.

Oleh karena itu, segenap kekuatan dan sumber daya yang dimiliki oleh Negara harus ditujukan kearah membangun pertumbuhan yang serasi dengan pemerataan dan keadilan. Kebijaksanaan-kebijaksanaan ekonomi, baik makro maupun sektoral dan regional, harus secara terpadu mengupayakan agar ekonomi rakyat yang lemah dan tertinggal itu dapat secepatnya dibangkitkan sehingga menjadi lapisan ekonomi kecil dan menengah yang tangguh.

Pos Sebelumnya
Tinggalkan komentar

Kritik dan Saran

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: