Pada dasarnya rakyat adalah unsur konstitutif dari Negara atau unsur dasar dari Negara. Sehingga, sifatnya mutlak untuk Negara dan tak dapat dipisahkan. Saat ini rakyat Indonesia berparade dalam menjalankan kehidupan politiknya dalam kelangsungan hidup di  lingkungan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dewasa ini Indonesia, sebagai Negara yang berdemokrasi muncul type-type budaya politik yang berkembang di masyarakat kita antara lain; Budaya politik parokial yang masyarakat cenderung apatis seakan politik sangat tak diminati dan jauh dari apresiasi masyarakat. Budaya politik subjek yang mana masyarakat kita sudah memiliki minat, perhatian, kesadaran dan pemikiran tentang politik. Dan secara orientasi objek politik dari masyarakat dilihat dari penyertaan sikap pragmatis dan oposisi terhadap sistem politik. Sehingga, dikatakan pasif karena tidak berdayanya untuk mempengaruhi sistem politik. Budaya politik partisipan ditandai oleh individu yang aktif dalam kehidupan politik. Dan tidak lain merupakan wujud dari budaya demokrasi dalam masyarakat. Partisipasi politik muncul atas pembuatan keputusan-keputusan oleh kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai wakil rakyat. Berpartisipasi dalam urusan kemasyarakatan  dengan pikiran dan sikap yang santun serta berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan pada level sosial yang paling kecil. selain itu,juga ikut serta dalam mengawasi kinerja dan kebijakan dari parlemen dan pemerintah dan menjadi masyarakat yang berperan aktif guna mewujudkan masyarakat madani.

Sebagai bangsa kita bersyukur bahwa kita telah mempunyai nilai-nilai dasar yang disepakati bersama, walaupun dalam sejarah telah banyak terjadi pergulatan pemikiran yang intens dan juga pergolakan politik yang tidak sedikit dalam menyepakati nilai-nilai dasar berbangsa dan bernegara kita itu.secara ideologis normatif kita mempunyai tiga tingkat nilai dasar yang harus menjadi pedoman, yakni pedoman idiil pancasila , pedoman konstitusional UUD 1945, serta pedoman operasional GBHN. Dari ketiga nilai dasar ini, GBHN merupakan “jembatan” antara nilai-nilai dasar dengan nilai-nilai praksis. Karena itulah, disatu pihak GBHN dari waktu ke waktu harus mampu mencerminkan perubahan masyarakat, tetapi di lain pihak perubahan itu haruslah tetap mengacu kepada nilai-nilai yang lebih tinggi,  yakni ideologi  dan konstitusi yang merupakan induk model pembangunan Indonesia.

Karena Indonesia sebagai Negara Demokrasi dan Indonesia tak dapat dipisahkan dari label Demokrasi Karena melekat dan mengikat pada Pancasila dan UUD 1945. Disini perlunya menekankan pilar-pilar untuk mewujudkan Demokrasi yang berdasar kedaulatan rakyat. Yang dijiwai oleh nilai-nilai luhur bangsa. untuk mewujudkan demokrasi yang berdasarkan UUD 1945 ada beberapa prinsip yakni:

1.  ber Ketuhanan Yang Maha Esa

2.  menjunjung tinggi hak asasi manusia(HAM)

3.  mengutamakan kedaulatan rakyat.

4.  didukung oleh kecerdasan warga Negara

5.  menetapkan pembagian kekuasaan Negara

6.  menjamin otonomi daerah

7.  menerapkan konsep Negara hukum

8.  peradilan yang merdeka dan tidak memihak

9.  kesejahteraan rakyat

10.  berkeadilan sosial

Setelah menekankan pilar-pilar berdasarkan UUD 1945, untuk mewujudkan Demokrasi berjalan dengan baik dan benar kita amati proses dan mekanismenya agar tidak keluar dari konseptualitas Negara berdemokrasi. Demokrasi hanya dapat berjalan baik atas dua dasar yaitu; Pengakuan dan jaminan terhadap hak asasi manusia(HAM). Serta, kekuasaan dijalankan atas dasar dan dalam ketaatan terhadap hukum(Supremasi Hukum). Kembali pada misi restorasi Indonesia membangun politik Solidaritas dimulai dari lingkup pribadi individu yang memiliki semangat kebangsaan, nasionalisme dan Patriotisme. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perlu didoktrin nilai-nilai semangat kebangsaan Indonesia di saat keadaan yang memerlukan gerakan perubahan antara lain:

1.  Semangat Persatuan

2.  Semangat Pengorbanan

3.  Semangat Kepahlawanan

4.  Nilai Kecintaan

5.  Nilai Kebanggaan

6.  Tahan Menderita dan tahan uji

7.  Percaya diri sendiri

Pada merancang politik solidaritas perlu indikasi kekokohan Negara konstitusi yang kuat. dalam mengimplementasikan Negara konstitusi yang kuat Indonesia harus memantapkan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional termuat di paradigma nasional. Kemudian, dalam mewujudkan Negara konstitusi yang kuat bukan hanya mempatenkan UUD 1945 saja. Tetapi, juga mempatenkan pula pancasila sebagai landasan idiil, wawasan nusantara sebagai landasan visional dan ketahanan nasional sebagai landasan konsepsional. Untuk menjalankan demokrasi  konstitusional, warga Negara harus melakukan beberapa tindakan antara lain;

1. menciptakan budaya taat hukum yang sehat dan aktif

2. ikut mendorong proses pembuatan hukum yang aspiratif

3. mendukung pembuatan materi-materi hukum yang responsive